1.1.1.1.1.11.4 RTA Sastradiningrat I - Индекс потомака

Aria Sastrawinata Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Raden Tumenggung Aria Sastrawinata Bupati Ciamis ke-1/21 Masa jabatan 1914 – 1935 Presiden Ratu Wilhelmina Didahului oleh Raden Adipati Aria Kusumasubrata Digantikan oleh R. T. Aria Sunarya Informasi pribadi Lahir Bendera Hindia Belanda Jawa Barat Kebangsaan Indonesia Agama Islam

Raden Tumenggung Aria Sulaeman Sastrawinata adalah Bupati Ciamis periode 1914 - 1935. [1]

Daftar isi

   1 Biografi
   2 Galuh jadi Ciamis
   3 Alasan Perubahan Nama
   4 Referensi

Biografi

Namanya RTA Sulaeman Sastrawinata putra RTA Hasan Sastradiningrat II putra RTA Sastradiningrat I putra Rd. Aria Sastradipura I putra Rd Adipati Aria Panatayuda IV (Adpati Karawang V) putra Rd. Arya Panatayuda III (Adipati Karawang IV) putra Rd. Jayanagara (Adipati Karawang III) putra Rd Anom Wirasuta/ Panatayuda I (Adipati Karawang II) Putra Rd. Adipati Singaperbangsa (Bupati Karawang I) putra Adipati Kertabumi II putra Pangeran Rangga Patra Kelana/ Raja Galuh Kertabumi ke-1 (1585 – 1602) M putra Prabu Geusan Ulun/ Pangeran Angkawijaya (1578-1610) M.[2]

Galuh jadi Ciamis

Kabupaten Galuh berganti nama menjadi Kabupaten Ciamis pada masa pemerintahan Raden Tumenggung Aria Sastrawinata pada tahun 1914, yang bukan berasal dari keturunan Prabu Haur Kuning atau bukan berasal dari keturunan silsilah Raja/ Bupati Galuh, yang ditunjuk Pemerintahan Belanda dalam upaya politik pecah belah Pemerintahan Belanda.

Mungkin itu karena ia tidak memiliki darah Galuh sehingga tidak merasa sungkan untuk merubah nama Galuh atau mempunyai alasan lain padahal nama itu sudah ada 13 abad lalu sejak didirikan Kerajaan Galuh 23 Maret tahun 612 M oleh Sang Prabu Wretikandayun di Situs Karangkamulyan, Cijeungjing, Ciamis sekarang. Alasan Perubahan Nama

Prof. A. Sobana Hardjasaputra M.A, (lahir di Desa Winduraja, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, 4 September 1944) adalah intelektual Sunda, sejarawan senior, pemerhati masalah sejarah daerah dan sosial budaya yang merupakan salah satu guru besar Fakultas Sastra dan pengelola Pusat Penelitian Kesejarahan & Kebudayaan, Universitas Pajajaran, serta Universitas Galuh yang berasal dari Galuh, Ciamis, Tatar Pasundan, berpendapat: Perubahan nama Galuh menjadi Ciamis itu dilakukan pada tahun 1915, namun diresmikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada 1 Januari 1916. Saat itu, Pemerintah Hindia Belanda hanya meresmikan, sementara gagasannya dari Bupati Sastrawinata. Motivasinya itu karena tidak ingin disangkutpautkan dengan keluarga Bupati Galuh, karena Bupati Kerawang (Karawang). Padahal, Bupati Kerawang yang dimaksud adalah kakeknya, itu tidak ada tekanan dari pihak Belanda, karena penamaan daerah bagi mereka masa bodoh, yang penting meresmikan. Kalau ada ikut campur maka akan terjadi antipati terhadap kolonial. Padahal itu yang dijaga. Jadi, perubahan Galuh menjadi Ciamis tanpa dasar," jelasnya.[3] Pergantian nama Galuh menjadi Ciamis hanya didasarkan pada alasan pribadi Bupati Sastrawinata. Ia tidak mau dianggap keturunan bupati Galuh, karena ia adalah keturunan langsung bupati Karawang.[4] Padahal Bupati Sastrawinata masih keturunan Adipati Galuh Kertabumi ke-1. Referensi

   ^ http://sparmanhero.blogspot.co.id/2013/04/silsilah-para-bupati-kabupaten-ciamis.html
   ^ http://sr.rodovid.org/wk/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0:908166
   ^ http://daerah.sindonews.com/read/1075926/21/nama-kabupaten-ciamis-berubah-menjadi-kabupaten-galuh-1452477570

Ipik Gandamana

Gubernur Jawa Barat ke-8

• Masa jabatan : 1956 – 1959
• Presiden : Ir. Soekarno
• Didahului oleh : Sanusi Hardjadinata
• Digantikan oleh : Mashudi

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ke-14

• Masa jabatan : 10 Juli 1959 – 27 Agustus 1964
• Presiden : Ir. Soekarno-Soeharto
• Didahului oleh : Sanusi Hardjadinata
• Digantikan oleh : Soemarno

Informasi pribadi

• Lahir :30 November 1906 (umur 108)
• Bendera Belanda Purwakarta, Jawa Barat, Hindia Belanda
• Kebangsaan : Indonesia
• Agama : Islam

Ipik Gandamana (lahir di Purwakarta, Jawa Barat, 30 November 1906; umur 108 tahun) adalah gubernur Jawa Barat periode 1956-1959. Ipik dibesarkan di Banten. Perjalanan karier kedinasannya berawal sebagai CA (candidate ambtenar) pada zaman pendudukan Jepang dan ditempatkan di Bogor selama dua tahun, Kemudian menjadi Mantri Polisi di Cikijing, menjadi Mantri Kabupaten Jakarta tahun 1931. Patih Bogor tahun 1946, Bupati Bogor 1948-1949 merangkap Bupati Lebak serta menjadi Gubernur Jawa Barat (1956-1960).

Meskipun lahir di Bogor, Ipik Gandamana menjalani masa kecil hingga dewasa di Banten. Pendidikan yang pernah ditempuhnya mulai dari ELS, MULO, OSVIA A & B dan setelah menyelesaikan studinya, aktif di lingkungan kepamongprajaan. Perjalanan kariernya dimulai saat menjadi Candidat Ambtenar (AB) pada zaman Jepang serta ditempatkan di Bogor selama kurang lebih 2 tahun, kemudian diangkat menjadi Mantri Polisi Cikijing, serta pada tahun 1931 menjadi Mantri Kabupaten Jakarta.

Pada tahun 1938 diangkat menjadi Sekretariat II Kabupaten Ciamis, kemudian pada tahun 1942 menjadi Camat Cibeureum Tasikmalaya sampai akhirnya diangkat menjadi Patih Bogor pada tahun 1946.

Karena menolak bergabung dengan pemerintahan Belanda/Recomba, pada tanggal 14 Agustus 1947 keluar besluit dari Presiden HTB Bogor Nomor 305 yang memerintahkan Ipik Gandamana dibuang ke pengasingan ke wilajah Jasinga. Saat dalam pengasingan tersebut, Ipik menerima tugas dari Pemerintah RI untuk menyusun pemerintah Kabupaten Bogor Darurat yang berpusat di Jasinga selanjutnya Ipik ditetapkan menjadi Bupati Bogor, kemudian diangkat oleh Wakil Gubernur Jawa Barat untuk merangkap sebagai Bupati Lebak.

Setelah pembentukan Kabupaten Bogor Darurat, berdasarkan keputusan Gubernur Militer Jawa Barat, Ipik diperbantukan di KMD IV/DJ.B selaku Kepala Staf Sipil Kepresidenan Bogor yang selanjutnya ditetapkan menjadi Presiden Bogor.

Karier

• Bupati Bogor pertama. (1948-1949)
• Wakil Gubernur Jawa Barat pertama. (1947-1952)
• Gubernur Jawa Barat (1956-1959)
• Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (1959-1964)

Masa Perjuangan

thumb|250 px|Right Rumah Pengasingan Ipik Gandamanah di Desa Malasari-Nanggung-Bogor Ipik Gandamanah diangkat menjadi patih Bogor pada tahun 1946, yang sebelumnya terjadi peristiwa Bandung lautan api yang menyebabkan keluarga Ipik Gandamanah beserta stafnya mengungsi ketempat yang lebih aman dan tetap melaksanakan tugas pemerintahannya berjalan sambil berpindah-pindah tempat dan pada tahun 1946 menjadi patih Bogor. Saat itu wilayah Bogor dala kondisi yang mencekam seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa tentara Belanda telah menyebar di Bogor teramasuk mata-matanya dan menyebarkan politik adu domba (de vide et impera). Dan seperti yang sudah dijelaskan di atas, Belanda membentuk Partai Rakyat Pasundan yang dimimpin oleh Mr.Kustomo yang berpihak kepada Belanda dan bagi para pejabat pemerintahan Republik Indonesia termasuk Presiden dan Bupati yang tidak mau bergabung dengan Belanda ditangkap dan dijebloskan ke dalam tahanan militer dan sebagaian besar dibuang ke Jogyakarta.

Beberapa kali Ipik Gandamanah dibujuk untuk bergabung dengan Belanda, dengan berbagai macam cara termasuk iming-iming jabatan yang lebih tinggi, namun beliau menolak dan tetap membela pemerintahan republik Indonesia dan akhirnya beliau dimasukan ke penjara. Dan setelah beberapa lama keluarlah besluit dari presiden HTB Bogor tanggal 14 agustus 1947 nomor 305 yang memerintahkan Ipik Gandamanah dibuang kepengasingan di hutan dengan beberapa pejabatnya ke wilayah Jasinga.

Saat dalam pengasingan, Ipik Gandamanah menerima tugas dari pemerintah RI untuk menyusun pemerintahan Kabupaten Bogor darurat yang pusatnya di wilayah Jasinga dan beliau ditetapkan menjadi bupati Bogor, kemudain diangkat lagi oleh wakil gubernur jawa bara untuk merangkap menjadi bupati Lebak. thumb|250 px|Right Bagian Dalam Rumah Pengasingan, Tampak Foto Ipik Gandamanah Setelah pembentukan pemerintah kabupaten Bogor darurat sesuai perintah pimpinan pemerintah rapublik Indonesia., dalam kondisi clash dua, pemerintah darurat kabupaten Bogor di Jasinga selalu mendapat teror dan diserang oleh tentara Belanda sehingga Ipik Gandamanah beserta keluarga dan jajaran pembantunya berpindah-pindah tempat untuk menghindari serangan tentara Belanda, mulai di cipanas kabupaten Lebak dan akhirnya ke desa Malasari kecamatan Leuwiliang (sekarang kecamatan Nanggung). Di desa Malasari inilah pelaksanaan tugas pemerintah kabupaten Bogor berjalan cukup lama, selama beberapa bulan sampai adanya genjatan senjata antara pasuka TNI/pejuang dengan pasukan Belanda. Setelah genjatan senjata, berdasarkan pada keputusan Gubernur Milite Jawa Barat, Ipik Gandamanah diperbantukan di KMD IV /DJ.B selaku kepala staff sipil Kepresidenan Bogor yang selanjutnya ditetapkan menjadi Presiden Bogor.

Perjalanan panjang Ipik Gandamanah dalam mengemban amanah, selain berkaitan dengan penyusunan pemerintah darurat Kabupaten Bogor. Pengabdian dan perjuangan beliau dalam mengemban amanah tidak berhenti, walaupun harus menghuni sel di penjara Paledang, karena tidak mau bekerjasama dengan Belanda. Informasi dan pesan rahasia yang beliau sampaikan kepada para pejuang dan kaum republik di wilayah Bogor melalui kurirnya yaitu Hj.Nani Karmawan ditangkap Belanda dan diintrogasi dengan berbagai tekanan dan siksaan. Ipik Gandamanah beserta keluarga yang tinggal di lokasi pemerintah darurat Kabupaten Bogor yang terakhir di kampung /desa Malasari Kecamatan Leuwiliang (Nanggung sekarang). Yang berada di sekitar kaki Gunung Halimun melaksanakan tugas pemerintahan Kabupaten Bogor yang berjalan selama beberapa bulan, sampai terjadinya genjatan senjata antara pasukan tentara Republik Indonesia dengan tentara Belanda. Kehidupan beliau di Desa Malasari sangat membutuhkan bantuan dari penduduk Desa Malasari, tidak sedikit bantuan yang diberikan kepada Bapak Ipik Gandamanah baik materi maupun dukungan moral. Kedekatan dan keakraban beliau dengan penduduk sekitar Desa Malasari membuat masyarakat Desa Malasari tetap setia berjuang dan mengamankan “pendopo“ Bupati Ipik Gandamanah sebagai tempat melaksanakan pemerintahan darurat Bogor.

Lihat pula

• Mashudi
• Kabinet Kerja I
• Kabinet Kerja II
• Kabinet Kerja III
• Kabinet Kerja IV
• Sanusi Hardjadinata
• Gubernur Jawa Barat

Petahana Mulai menjabat : 2012 Presiden : Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Gubernur : R. Nuriana; Danny Setiawan Pangdam III/Siliwangi ke-23 Masa jabatan : 24 Juli 2002 – 14 Februari 2005 Presiden : Megawati Soekarnoputri; Susilo Bambang Yudhoyono Didahului oleh : Mayjen TNI Darsono Digantikan oleh : Mayjen TNI Sriyanto Muntrasan

Informasi pribadi

• Lahir : Bogor, 1 Maret 1951 (umur 63)
• Kebangsaan :Indonesia
• Partai politik : Partai Demokrat
• Alma mater : Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
• Pekerjaan : Politisi
• Agama : Islam
• Sosial media, Situs web : http://irsulandjana.wordpress.com

Mayor Jendral TNI (Purn) H. Iwan Ridwan Sulandjana (lahir di Bogor, Jawa Barat, 1 Maret 1951; umur 63 tahun) adalah seorang politikus Indonesia. Ia menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat periode 2012-2017.[1]. sebelumnya ia adalah anggota Militer TNI-AD, ia pernah menjabat sebagai Danrem 072/Pamungkas dan Pangdam III/Siliwangi. Jabatan terakhirnya adalah sebagai Asisten Operasi KSAD. ia pensiun pada tahun 2007.

Pada Pemilihan umum Gubernur Jawa Barat 2008 ia mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur mendampingi Gubernur petahana Danny Setiawan dengan jargon "DA'I", mereka diusung oleh Partai Golkar dan Partai Demokrat.

Pendidikan

Umum

• SD (1964)
• SMP (1967)
• SMA/Paspa (1970)
• Akabri (1974)

Khusus

• Seskoad
• National Defence College, India

Perjalanan karier

• TNI/Polri
• Danton Yon 514 Kodam V/Brawijaya Badung
• Brigif 16
• Wakil Danyonif 501 Brigif 17
• Danyon Linud 305 Brigif 17 Kerawang
• Danyon di Batalyon 10, Medan
• Pabandya Renops Kodam I/Bukit Barisan
• Wakil Komandan Kontingen RI di Filipina Selatan
• Atase Pertahanan RI di Turki
• Paban IC Sops Mabes AD
• Danrem 072 Yogyakarta
• Paban III Sopsad Mabes AD
• Instruktur, Bandung ( 1984 )
• Kasi Ops Brigif 18, Malang Malang ( 1987 )
• Perwira Sekretaris Spri Pangab ( 1994 )
• Kasdam III/Siliwangi ( 2001 – 2002 )
• Pangdam III/Siliwangi ( 2002 – 2005 )
• Asisten Operasi KSAD ( 2005 )
• Pensiun ( 2007 )[2].

Politik

• Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat
• Mantan Calon Wakil Gubernur 2008

Referensi

1. ^ Mayor Jendral TNI (Purn) H.Iwan R. Sulanjana Resmi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat Jabar
2. ^ Profil I.R Sulandjana